Vol. 3 No. 1 April 2012

Print
Category: JURNAL LITIGASI
Written by Super User

Penegakan Hukum Sebagai Syarat Menuju Supremasi Hukum (Dr. Pathillah Asba)

Dinamika perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, menurut adanya perangkat peraturan hukum yang berfungsi sebagai fasilitator bagi terlaksananya program-program pembangunan. Kompleksitas permasalahan pembangunan menyebabkan hukum tidak lagi hanya diarahkan pada penggarapan hukum sebagai suatu sistem peraturan yang logis dan konsisten belaka, tetapi sudah harus direlevansikan dengan fenomena perubahan-perubahan masyarakat (social changes). Konsepsi bahwa hukum sekedar “merekam kebiasaan-kebiasaan” yang telah terbentuk lebih dahulu di dalam masyarakat sebagai hasil dari sebuah proses  sudah harus dikoreksi.



Penegakan Hak Asasi Manusia Dalam Era Reformasi (Aksah Kasim)

Penegakan Hak Asasi Manusia  (HAM) dalam era pemerintahan kabinet Indonesia bersatu jilid II merupakan tuntutan perkembangan dan kebutuhan praktek kenegaraan yang demokratis dewasa ini. Thomas Jefferson mengatakan "pemerintah diciptakan untuk melindungi kebebasan yang dimiliki oleh individu berdasarkan eksistensi individu itu



Hukum, Moralitas Dan Bisnis Perbankan (Suatu Kajian Hukum Perbankan) (Bakhtiar Tijjang)

Dalam mengkaji hukum perbankan, hal pertama yang harus diingat bahwa transaksi-transaksi perbankan melibatkan surat-surat berharga (lihat pasal 6 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan), yang semata-mata karena kreasi hukum. Oleh karena itu hukum memainkan peranan sentral dalam perbankan. Jika hukum tidak berfungsi, hak-hak pemilik atau pemegang surat-surat berharga tidak terjamin 


Peradilan Pidana Mencerminkan Ketidaksamaan Dalam Penerapan Hukum (Fadli Faisal  Rasyid)

 Kerapkali kita dikagetkan oleh berita-berita surat kabar dan majalah tentang tindakan-tindakan penyelesaian hukum oleh Pengadilan yang dipandang sebagai suatu perlakuan ketidaksamaan antara mereka yang mencari keadilan. Terkesan bahwa untuk pelbagai kelompok-kelompok social, seakan-akan ada aturan-aturan hukum yang berbeda. Yang dimaksudkan adalah bahwa walaupun dari pandangan kemasyarakatan atau manusia awam, kelakuan dua orang yang dilihat kepada isinya adalah benar-benar dapat diperbandingkan sebagai sama-sama perbuatan tercela, melukai masyarakat. dilarang oleh .Undang-undang, namun reaksi penegak hukum kita sangat berbeda terhadap satu dan yang lain. Tidak jarang terjadi, terhadap yang satu dijatuhkan pidana penjara, sedangkan yang lain lagi di bebaskan. Dengan kata lain diserahkan kepada pertimbangan para penegak hukum, biiagamana mereka itu ingin mengisi kebasan yang ada pada fungsi masing-masing. Terlihat pula suatu gambaran, dan karenanya sangat berkesan sekali, bahwa mereka yang menur]ut pandangan tradisional, dan menurut      definisi-definisi yang ada, termasuk "pelanggar hukum sejati" dan perlu ditundukkan  dengan  aturan-aturan yang keras, juga mungkin saja dibebaskan atau diperlakukan sangat lunak


Pelanggaran Kode Etik Profesi Yang Dilakukan Oleh Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Ayun Sri Damayanti)

 Pertumbuhan dan perkembangan masyarakat selalu seiring dengan semakin tumbuh dan berkembangnya segala aspek kebutuhan, termasuk dari segi kebutuhan akan kenyamanan dan keamanan. Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya tuntutan akan penegakan supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi dan transparansi yang telah melahirkan paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab bagi pihak-pihak yang terkait dengan penegakan hukum yang dalam hal ini khususnya adalah para aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saat ini Kepolisian Negara Republik Indonesia dibebani harapan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang harus semakin meningkat dan berorientasi pada masyarakat yang dilayaninya.


Pelaksanaan Hukum Dalam Kenyataan Sehari-Hari (Catatan Tentang Penemuan Hukum)_Khaerul Mannan

Untuk memperoleh pemahaman tentang proses penemuan hukum dalam menyelesaikan suatu kasus konkrit, perlu kita adakan dua hal, yakni “heuristika” dan “legitimasi”. Yang dimaksud dengan heuristika (Bahasa Yunani : heurisko = menemukan) adalah proses mencari dan berpikir yang mendahului tindakan pengambilan keputusan (hukum) Pada tahap ini maka berbagai argumen pro dan kontra terhadap suatu putusan tertentu ditimbang-timbang yang satu terhadap yang lainnya. Untuk memudahkan, kita dapat mengacu (mengarahkan telaah) pada metode yang digunakan oleh hakim. Dengan cara bagaimana ia menginterpretasi Undang-undang. Bagaimana ia menilai fakta-fakta. Selanjutnya, unsur-unsur apa yang relevan untuk putusannya. Dalam arti tertentu, berkenaan dengan asal-usul historis dan psikologi dari keputusan. Tahap yang kedua adalah legitimasi. Disini berkenaan dengan pembenaran dari putusan yang sudah diambil, setelah pengambilan keputusan itu dilakukan. Putusan itu diberi motivasi dan argumentasi secara substansial. Untuk itu disusun suatu penalaran yang secara rasional dapat di pertanggung jawabkan, yang atas putusan itu, bertumpu dan berdasarkannya putusan tersebut dapat dipertahankan.

 

Tuesday the 23rd. Joomla Templates Free. SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH) AMSIR PAREPARE
Copyright 2012

©