Peran Samsat Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan Bermotor (Muhamamd Fadli Faisal Rasyid)

Pada saat ini kejahatan semakin beragan dan terus berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Bukan saja pada masyarakat yang sudah maju, namun juga terdapat pada masyarakat yang sedang berkembang. Salah satu bentuk kejahatan adalah kejahatan curanmor. Pada saat ini kejahatan sudah tertata rapi dan juga mempunyai jaringan yang terorganisir. Dengan semakin terorganisirnya kejahatan curanmor, maka tidak hanya terbatas sampai pencurian kendaraan bermotornya saja melainkan sampai pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor (Selengkapnya...) 


Kepastian Hukum Kedudukan Tenaga Honorer Dalam Sistem Kepegawaian (Djamain Mana)

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati diberi wewenang baik secara terikat maupun wewenang bebas untuk mengambil keputusan-keputusan untuk melakukan pelayanan umum, wewenang terikat artinya segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan aturan dasar, sedangkan wewenang bebas artinya pemerintah secara bebas menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan karena aturan dasarnya memberi kebebasan kepada penerima wewenang. (Selengkapnya...) 

 

Analisis Hukum Terhadap Peranan Lembaga Adat Lembang dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Tongkonan di Kabupaten Toraja Utara (Ayun Sri Damayanti)

Di Kabupaten Toraja Utara, terdapat kelompok kesatuan masyarakat hukum yang memiliki nilai-nilai sosial budaya berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat.  Salah satu lembaga masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa (kalau di Toraja Utara pemerintahan Lembang) yang tumbuh dan berkembang sejak dahulu di Kabupaten Toraja Utara adalah Lembaga Adat Lembang. Salah satu fungsi lembaga adat lembang, adalah menyelesaikan sengketa tanah yang timbul dalam masyarakat, baik sengketa dalam kelompok masyarakat pada umumnya, maupun dalam kelompok  masyarakat Tongkonan. Kelompok masyarakat Tongkonan adalah salah satu masyarakat rumpun keluarga dalam satu Tongkonan (Selengkapnya...) 


Studi  Kasus Terhadap Putusan Hakim Yang Menyatakan Gugatan Tidak  Dapat Diterima (Suprapto)

Interaksi sosial sesama manusia adakalanya menyebabkan konflik diantara mereka, dan di satu pihak harus mempertahankan haknya dari pihak lain. Oleh karena itu, upaya kearah tersebut haruslah sesuai dengan hukum yang berlaku agar ketentraman haruslah sesuai dengan hukum yang berlaku agar ketentraman dalam masyarakat tidak terganggu karenanya. Tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan sehari-hari seringkali timbul perselisihan yang menyangkut tentang hak, di satu pihak orang tersebut menganggap haknya diambil oleh orang lain hak itu tetap dipertahankan karena dianggap miliknya. Dengan adanya hal semacam itu tentunya pihak yang merasa haknya diambil itu tidak tinggal  diam, bagaimana orang tersebut berupaya mendapatkan haknya itu kembali. Upaya-upaya yang dimaksud adalah dengan jalan menggugat ke Pengadilan Negeri untuk dimintakan penyelesaian lewat hakim (Selengkapnya...) 

 


Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana di Bidang Medis (Muhamamd Darwis)

Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia di bidang kesehatan terlihat jelas masih sangat kurang. Satu demi satu terdapat beberapa contoh kasus yang terjadi terhadap seorang pasien yang tidak mendapatkan pelayanan semestinya dan kadang-kadang akan berakhir dengan kematian. Berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, memberi peluang bagi pengguna jasa atau barang untuk mengajukan gugatan/tuntutan hukum terhadap pelaku usaha apabila terjadi konflik antara pelanggan dengan pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa/barang, baik kerugian harta benda atau cedera atau bisa juga kematian.(Selengkapnya...) 

 


Perlindungan Hukum Debitur dalam Pemberian Kartu Kredit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kota Parepare (Muhamamd Sabir Rahman)

Perbankan merupakan salah sektor yang mempunyai peranan penting di berbagai bidang,antara lain dalam kegiatan masyarakat khususnya di bidang financial dan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pribadi seseorang. Dimana semuanya itu terpenuhi lewat jasa-jasa perbankan yang dilakukan oleh pihak bank menurut ketentuan Undang - Undang No.7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan harus sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu berdasarkan pada jenis banknya. Salah satu jasa yang dilakukan oleh pihak bank adalah transfer atau pemindahan uang. Saat ini perbankan Indonesia telah mengembangkan perbankan elektronik yaitu segala macam  transfer dan pemprosesan data dengan menggunakan system dan peralatan elektronik meliputi transaksi intern dan ekstern suatu bank. Kegiatan transfer dana dengan menggunakan system dan peralatan elektronik tersebut dikenal dengan  istilah Electronic Funds Transfer (EFT). Sistem dan peralatan elektronik yang digunakan dalam transfer dana tersebut berupa telepon, computer, pita magnetis, dan lainnya. (Selengkapnya...) 

 


Tinjauan Hukum Terhadap Kelalaian Mengendarai Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak (Kairuddin Karim)

Anak   merupakan  salah  satu  kelompok  masyarakat  yang sangat rentan dan mudah terpengaruh oleh hal-hal baru yang menarik baginya.  Anak  belum  bisa  memilah  mana  yang  baik  dan  mana  yang buruk, apalagi anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan masih mencari jati dirinya. Apabila hal demikian disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab maka, rusak pula lah moral anak tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan suatu peraturan hukum yang tegas dan mampu mengatasi setiap permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia, khususnya masalah tindak pidana yang pelakunya adalah seorang anak nakal. Anak yang melakukan suatu tindak pidana bukanlah tidak dapat dihukum, namun sebisa mungkin hukuman yang diberikan tidaklah berat. Negara Indonesia menjamin suatu prinsip pokok penerapan hukum terhadap anak, yakni tidak adanya  diskriminasi dalam bentuk apapun, didasarkan pada kepentingan yang terbaik bagi anak, memberikan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak, sesuai dengan Konvensi Hak-hak Anak. Hal tersebut diperkuat lagi oleh, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa: (Selengkapnya...) 

 


Tingkat Kesadaran Hukum Tentang Perceraian Bagi Isteri (Saharuddin)

Perkawinan merupakan hal yang sakral dan diagungkan oleh keluarga yang melaksanakannya. Perkawinan merupakan perpaduan instink manusiawi antara laki-laki dan perempuan di mana bukan sekedar memenuhi kebutuhan jasmani, lebih tegasnya perkawinan adalah suatu perkataan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara diridhoi oleh Allah SWT. Kehidupan berkeluarga tidak selalu harmonis yang diangankan, pada kehidupan kenyataan. Bahwa memelihara, kelestarian dan keseimbangan hidup bersama suami isteri bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan. Bahkan banyak di dalam hal kasih sayang dan kehidupan harmonis antara suami isteri itu tidak dapat diwujudkan. Kadangkala (Selengkapnya...) 

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Atas Simpanannya Yang Tidak Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (Bakhtiar Tijjang)

Industri perbankan merupakan salah satu komponen sangat pentingdalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekononomi nasional. Hal ini dikarenakan kegiatan perekonomian suatu negara tidak pernah terlepas dari lalu lintas pembayaran uang, di mana industry perbankan memegang peranan yang sangat strategis sehingga dapat dikatakan sebagai pusat dari sistem perekonomian. Peran stategis yang dimiliki perbankan dalam perekonomian nasional telah mendorong lahirnya berbagai kebijakan, tetapi tidak semua kebijakan dan aturan yang pernah diterapkan terhadap dunia perbankan nasional membawa dampak yang positif. Pada tahun 1988 pemerintah mengeluarkan Paket Deregulasi Oktober 1988 (Pakto 1988). Paket deregulasi ini sangat memberikan kemudahan bagi pertumbuhan bank-bank swasta. Materi yang diatur oleh Pakto 1988 (Selengkapnya...) 

 

Pendapatan Asli Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Aksah Kasim)

Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan berdasarkan Pancasila dan  UUD 1945, menganut Azas Desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dengan memberikan kesempatan serta keleluasaan kepada daerah untuk  menyelenggarakan Otonomi Daerah. UUD 1945 Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa : “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Propinsi dan Daerah Propinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota, tiap Propinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai Pemerintahan yang diatur dengan Undang-undang” Dari pernyataan diatas, dijelaskan bahwa UUD 1945 merupakan landasan yang kuat dalam menyelenggarakan Otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Penjabaran lebih lanjut mengenai otonomi daerah pada era reformasi ini tertuang dalam Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 yang dinyatakan, bahwa: “Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah “ (Selengkapnya...) 

 

Fungsi Dan Peran Polisi Pada  Proses Penyidikan Kasus Kriminal (Andi Heridah)

Fungsi dan Peran Polri Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pada Polres Barru antara lain: Melakukan Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan dan Penyitaan, Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara (TKP) untuk kepentingan Penyidikan, Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan, Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menayakan serta memeriksa tanda pengenal diri, Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Mengadakan penghentian penyidikan, Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak atau mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana, Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum dan, Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. (Selengkapnya...) 

 

Peranan Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap Kasus Kejahatan Di  Parepare (Lilis Suryani)

Meningkatnya tindak kejahatan juga disebabkan karena kebutuhan ekonomi yang setiap hari meningkat dan perubahan sosial dilingkungan tempat tinggal. Adapun upaya penanggulangan dan penyidikannya diperlukan cara-cara dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang modern. Oleh karena itu Polri sebagai penyidik tidak hanya mengetahui tentang hukum pidana dan hukum acara pidana saja, tapi juga perlu mempunyai bekal pengetahuan lain yang dapat membantu dalam menemukan kebenaran materil, karena tujuan dari hukum acara pidana adalah menemukan kebenaran materil. Pengetahuan lain yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hukum acara pidana yang dapat membantu Polri sebagai penyidik dalam menjalankan tugasnya (Hamzah, 1985;21).  (Selengkapnya...) 

 

Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Abortus Provocatus Kriminalis Di Kota Makassar (Muhammad Darwis)

Saat ini Abortus menjadi salah satu masalah yang cukup serius, dilihat dari tingginya angka aborsi yang kian meningkat dari tahun ke tahun. Di Indonesia sendiri, angka abortus atau pembunuhan janin per tahun sudah mencapai 3 juta. Angka yang tidak sedikit mengingat besarnya tingkat kehamilan di Indonesia. Selain itu, ada yang mengkategorikan abortus itu pembunuhan. Ada yang melarang atas nama agama. Ada yang menyatakan bahwa jabang bayi juga punya hak hidup sehingga harus dipertahankan, dan lain- lain. (http://regional. Kompasiana.com, Akses 24 September 2011). Selengkapnya...) 

 

Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana (Muhammad Sabir Rahman)

Gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa telah menghasilkan fenomena baru pada usianya yang ke 53 tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu yang menghendaki adanya reformasi total yang meliputi bidang politik, ekonomi, dan hukum. Menurut A. Muis, bahwa di era reformasi harus diberi makna sebagai reaktualisasi hakikat proklamasi kemerdekaan bangsa ini yang gagal dilaksanakan Orde Baru yaitu kebebasan berbeda pendapat, kedaulatan rakyat, penghargaan kepada harkat dan martabat manusia (Hak Asasi Manusia) dan pengakuan terhadap masyarakat madani (civil society). Kegagalan Orde baru dalam melaksanakan tujuannya sendiri yaitu melaksakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen, justru telah membawa malapetaka yang besar bagi bangsa Indonesia. Selama lebih 30 tahun hak-hak masyarakat tersebut dipasung. Salah satu hak-hak masyarakat yang terpasung adalah hak-hak saksi dalam proses peradilan pidana. (Selengkapnya...) 

 

Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pembagian Warisan Untuk Janda Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kairuddin Karim)

Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai kebutuhan. Kebutuhan tersebut hanya dapat terpenuhi apabila dilakukan dengan usaha dan kerja keras. Mereka mengadakan hubungan antara satu sama lain. Keberhasilan dalam usaha kehidupan adalah harta kekayaan yang mereka miliki, dan kelangsungan hidup keluarga dapat dijamin. Manusia hidup tidak abadi, karena suatu saat ia akan mati. Jika demikian, nasib keluarga yang ditinggalkan dan harta kekayaan yang telah diperoleh selama hidup menjadi permasalahan. Begitu juga siapa yang berhak mengurus dan memiliki harta kekayaan tersebut. Hal demikian yang disebut dengan pewarisan (Selengkapnya...) 

 

Politik Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pada Era Reformasi (Suprapto)

Korupsi merupakan salah satu dari sekian istilah yang kini telah akrab di telinga masyarakat Indonesia, hampir setiap hari media massa memberitakan berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh aparatur negara baik pegawai negeri ataupun pejabat negara. Dalam kepustakaan kriminologi, korupsi merupakan salah satu kejahatan jenis “white collar crime” atau kejahatan kerah putih. Akrabnya istilah korupsi di kalangan masyarakat telah menunjukkan tumbuh suburnya perhatian masyarakat terhadap korupsi, (Selengkapnya...)  

 

Efektivitas Perangkat Hukum Dalam Mengatasi Masalah Kekerasan Anak Di Indonesia (Sangkala Baso)

Anak adalah amanah Allah yang menjadi tanggung jawab setiap orang tua untuk mendidik, membina dan menjadikan mereka generasi penerus yang tahu eksistensinya sebagai hamba Allah yang harus mengabdi kepada-Nya dan sebagai khalifah fil ardhi yang harus memberikan kemaslahatan bagi sesamanya. Anak masih sangat membutuhkan bimbingan bagi kedua orang tuanya. Ia mempunyai jiwa yang suci dan cemerlang bila ia sejak kecil dibiasakan baik, dididik dan dilatih secara kontinyu, sehingga ia tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik pula. Sebaliknya, apabila ia dibiasakan berbuat buruk, nantinya ia terbiasa kepada perbuatan buruk pula dan menjadikan ia celaka., (Selengkapnya...) 

  

Tuesday the 17th. Joomla Templates Free. SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH) AMSIR PAREPARE
Copyright 2012

©