Vol. 4 No. 7 April 2013

Print
Category: JURNAL LITIGASI
Written by Super User

Analisis Hukum Pemanfaatan Lahan Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Sipil di Kota Parepare (Kairuddin Karim, SH.,MH.)

Pembangunan perumahan dan pemukiman merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan kehidupan, memberi arah pada pertumbuhan wilayah, memperluas lapangan kerja serta mengarahkan kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan dan pemerataan kesejahteraan rakyat sebagai amanah konstitusi dalam Pembukaan UUD 1945. Sehubungan dengan itu upaya pembangunan perumahan dan pemukiman terus ditingkatkan untuk menyediakan perumahan dengan jumlah yang semakin meningkat, dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat terutama golongan berpenghasilan rendah dengan tetap memperhatikan persyaratan, minimum bagi perumahan dan pemukiman, perlu diperhatikan kondisinya dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya masyarakat.  (Selengkapnya...) 

 

Rekam Medis Ditinjau Dari Segi Hukum (Muhammad Darwis, SH.,M.Kes.

Industri perbankan merupakan salah satu komponen sangat pentingdalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekononomi nasional. Hal ini dikarenakan kegiatan perekonomian suatu negara tidak pernah terlepas dari lalu lintas pembayaran uang, di mana industry perbankan memegang peranan yang sangat strategis sehingga dapat dikatakan sebagai pusat dari sistem perekonomian. Peran stategis yang dimiliki perbankan dalam perekonomian nasional telah mendorong lahirnya berbagai kebijakan, tetapi tidak semua kebijakan dan aturan yang pernah diterapkan terhadap dunia perbankan nasional membawa dampak yang positif. Pada tahun 1988 pemerintah mengeluarkan Paket Deregulasi Oktober 1988 (Pakto 1988). Paket deregulasi ini sangat memberikan kemudahan bagi pertumbuhan bank-bank swasta. Materi yang diatur oleh Pakto 1988 (Selengkapnya...) 

 

Pelaksanaan Sanksi Denda Penyedia Jasa Konstruksi Yang Wanprestasi Di Kota Parepare (Muhammad Sabir Rahman, SH.,MH.)

Dunia Konstruksi berkembang cepat dan selalu berubah bentuk, melakukan penyesuaian-penyesuaian dari waktu ke waktu dalam rangka peneganan yang sesuai dengan tingkat kompleksitas sasaran, tingkat pengamanan mencapai sasaran waktu dan kualita, dan dalam rangka peningkatan efektifitas di sekitar konteks komersil, ekonomis dan cost effective.. (Selengkapnya...) 

 

Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Kelalaian Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak (Suardi, SH.,MH.)

IMobilisasi sangatlah mempengaruhi perkembangan dunia dan bangsa. Seiring dengan semakin cepatnya perkembangan yang terjadi di dunia, maka semakin banyak pula tindak pidana yang terjadi. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sangat rentan akan berbagai tindak pidana. Selain karena jumlah penduduk yang banyak, juga dikarenakan oleh rendahnya tingkat perekonomian dan pendidikan warga masyarakat yang mengakibatkan timbulnya berbagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih baik sekalipun dengan hal yang tidak benar (Selengkapnya...) 

 

Analisis Perlindungan Hukum Hak Anak Hasil Perkawinan Tidak Tercatat Dalam Hukum Positif Di Indonesia (Vinky Rizky Oktavia, SH.,MH.)

IAnak menurut hukum positif di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu antara anak sah dan anak tidak sah. Menurut Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan anak sah adalah anak-anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan, atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak tidak sah sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Undang-Undang pada dasarnya adalah keturunan yang kelahirannya tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah. Hal ini sebagai akibat dari gejala sosial di masyarakat, sebagai contoh fenomena samenlaven (kumpul kebo), perilaku seks bebas, hubungan zina, kawin siri dan bahkan akibat dari perkosaan.  (Selengkapnya...) 

 

Pelaksanaan Sita Marital Terhadap Harta Bersama Di Pengadilan Agama Kota Parepare (Burhanuddin, SH.,MH.)

Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangunan masyarakat yang diawali dengan suatu perbuatan hukum yang disebut perkawinan. Keluarga merupakan Subsistem dari sistem sosial yang di dalamnya berlaku norma norma etika, moral, agama dan hukum yang saling berinteraksi. Sedangkan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.  (Selengkapnya...) 

 

Analisis Yuridis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pelaksanaan Putusan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Yang Bermasalah Pada Kantor Pertanahan Kota Makassar (Dr. Johamran Pransisto, SH.,MH.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan putusan Pengadilan TUN Makassar atas sengketa penerbitan sertifikat hak milik atas tanah sebagai obyek TUN yaitu disebabkan karena factor Struktural Hukum, yakni kurangnya tenaga personil pegawai, khususnya yang ditempatkan pada seksi sengketa konflik dan Perkara Pertanahan serta Seksi Pengukuran dan Survei. Faktor berikutnya adalah Substansi Hukum, yaitu karena di dalam Pasal-Pasal Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN tidak secara tegas mencantumkan sanksi-sanksi bagi Pejabat TUN yang tidak mau melaksanakan putusan Pengadilan TUN meskipun di dalam Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 sudah diatur sanksi upaya paksa dan sanksi administrasi bagi Pejabat TUN yang tidak mau melaksanakan Putusan Pengadilan TUN yang telah berkekuatan hukum teta. Kemudian faktor Budaya Hukum, yaitu karena Pejabat TUN kurang tertib dalam mengaplikasikan hukum, hal ini dibuktikan karena ada beberapa putusan Pengadilan TUN Makassar yang meskipun telah berkekuatan hukum tetap tetapi ternyata tidak dilaksanakan secara sukarela oleh Pejabat TUN Kantor Badan Pertanahan sebagai pihak yang dikalahkan. (Selengkapnya...) 

 

Tuesday the 17th. Joomla Templates Free. SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH) AMSIR PAREPARE
Copyright 2012

©