Vol. 4 No. 8 Oktober 2013

Print
Category: JURNAL LITIGASI
Written by Super User

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Atas Simpanannya Yang Tidak Dijamin Oleh Lembaga Penjamin Simpanan (Bakhtiar Tijjang)

Industri perbankan merupakan salah satu komponen sangat pentingdalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekononomi nasional. Hal ini dikarenakan kegiatan perekonomian suatu negara tidak pernah terlepas dari lalu lintas pembayaran uang, di mana industry perbankan memegang peranan yang sangat strategis sehingga dapat dikatakan sebagai pusat dari sistem perekonomian. Peran stategis yang dimiliki perbankan dalam perekonomian nasional telah mendorong lahirnya berbagai kebijakan, tetapi tidak semua kebijakan dan aturan yang pernah diterapkan terhadap dunia perbankan nasional membawa dampak yang positif. Pada tahun 1988 pemerintah mengeluarkan Paket Deregulasi Oktober 1988 (Pakto 1988). Paket deregulasi ini sangat memberikan kemudahan bagi pertumbuhan bank-bank swasta. Materi yang diatur oleh Pakto 1988 (Selengkapnya...) 

 

Pendapatan Asli Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Aksah Kasim)

Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan berdasarkan Pancasila dan  UUD 1945, menganut Azas Desentralisasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan dengan memberikan kesempatan serta keleluasaan kepada daerah untuk  menyelenggarakan Otonomi Daerah. UUD 1945 Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa : “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Propinsi dan Daerah Propinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota, tiap Propinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai Pemerintahan yang diatur dengan Undang-undang” Dari pernyataan diatas, dijelaskan bahwa UUD 1945 merupakan landasan yang kuat dalam menyelenggarakan Otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah. Penjabaran lebih lanjut mengenai otonomi daerah pada era reformasi ini tertuang dalam Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 yang dinyatakan, bahwa: “Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah “ (Selengkapnya...) 

 

Fungsi Dan Peran Polisi Pada  Proses Penyidikan Kasus Kriminal (Andi Heridah)

Fungsi dan Peran Polri Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pada Polres Barru antara lain: Melakukan Penangkapan, Penahanan, Pengeledahan dan Penyitaan, Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara (TKP) untuk kepentingan Penyidikan, Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan, Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menayakan serta memeriksa tanda pengenal diri, Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Mengadakan penghentian penyidikan, Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum, Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang ditempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak atau mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana, Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum dan, Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. (Selengkapnya...) 

 

Peranan Laboratorium Forensik Dalam Mengungkap Kasus Kejahatan Di  Parepare (Lilis Suryani)

Meningkatnya tindak kejahatan juga disebabkan karena kebutuhan ekonomi yang setiap hari meningkat dan perubahan sosial dilingkungan tempat tinggal. Adapun upaya penanggulangan dan penyidikannya diperlukan cara-cara dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang modern. Oleh karena itu Polri sebagai penyidik tidak hanya mengetahui tentang hukum pidana dan hukum acara pidana saja, tapi juga perlu mempunyai bekal pengetahuan lain yang dapat membantu dalam menemukan kebenaran materil, karena tujuan dari hukum acara pidana adalah menemukan kebenaran materil. Pengetahuan lain yang dimaksud adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan hukum acara pidana yang dapat membantu Polri sebagai penyidik dalam menjalankan tugasnya (Hamzah, 1985;21).  (Selengkapnya...) 

 

Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Abortus Provocatus Kriminalis Di Kota Makassar (Muhammad Darwis)

Saat ini Abortus menjadi salah satu masalah yang cukup serius, dilihat dari tingginya angka aborsi yang kian meningkat dari tahun ke tahun. Di Indonesia sendiri, angka abortus atau pembunuhan janin per tahun sudah mencapai 3 juta. Angka yang tidak sedikit mengingat besarnya tingkat kehamilan di Indonesia. Selain itu, ada yang mengkategorikan abortus itu pembunuhan. Ada yang melarang atas nama agama. Ada yang menyatakan bahwa jabang bayi juga punya hak hidup sehingga harus dipertahankan, dan lain- lain. (http://regional. Kompasiana.com, Akses 24 September 2011). Selengkapnya...) 

 

Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana (Muhammad Sabir Rahman)

Gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa telah menghasilkan fenomena baru pada usianya yang ke 53 tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu yang menghendaki adanya reformasi total yang meliputi bidang politik, ekonomi, dan hukum. Menurut A. Muis, bahwa di era reformasi harus diberi makna sebagai reaktualisasi hakikat proklamasi kemerdekaan bangsa ini yang gagal dilaksanakan Orde Baru yaitu kebebasan berbeda pendapat, kedaulatan rakyat, penghargaan kepada harkat dan martabat manusia (Hak Asasi Manusia) dan pengakuan terhadap masyarakat madani (civil society). Kegagalan Orde baru dalam melaksanakan tujuannya sendiri yaitu melaksakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen, justru telah membawa malapetaka yang besar bagi bangsa Indonesia. Selama lebih 30 tahun hak-hak masyarakat tersebut dipasung. Salah satu hak-hak masyarakat yang terpasung adalah hak-hak saksi dalam proses peradilan pidana. (Selengkapnya...) 

 

Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pembagian Warisan Untuk Janda Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kairuddin Karim)

Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai kebutuhan. Kebutuhan tersebut hanya dapat terpenuhi apabila dilakukan dengan usaha dan kerja keras. Mereka mengadakan hubungan antara satu sama lain. Keberhasilan dalam usaha kehidupan adalah harta kekayaan yang mereka miliki, dan kelangsungan hidup keluarga dapat dijamin. Manusia hidup tidak abadi, karena suatu saat ia akan mati. Jika demikian, nasib keluarga yang ditinggalkan dan harta kekayaan yang telah diperoleh selama hidup menjadi permasalahan. Begitu juga siapa yang berhak mengurus dan memiliki harta kekayaan tersebut. Hal demikian yang disebut dengan pewarisan (Selengkapnya...) 

 

Politik Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pada Era Reformasi (Suprapto)

Korupsi merupakan salah satu dari sekian istilah yang kini telah akrab di telinga masyarakat Indonesia, hampir setiap hari media massa memberitakan berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh aparatur negara baik pegawai negeri ataupun pejabat negara. Dalam kepustakaan kriminologi, korupsi merupakan salah satu kejahatan jenis “white collar crime” atau kejahatan kerah putih. Akrabnya istilah korupsi di kalangan masyarakat telah menunjukkan tumbuh suburnya perhatian masyarakat terhadap korupsi, (Selengkapnya...)  

 

Efektivitas Perangkat Hukum Dalam Mengatasi Masalah Kekerasan Anak Di Indonesia (Sangkala Baso)

Anak adalah amanah Allah yang menjadi tanggung jawab setiap orang tua untuk mendidik, membina dan menjadikan mereka generasi penerus yang tahu eksistensinya sebagai hamba Allah yang harus mengabdi kepada-Nya dan sebagai khalifah fil ardhi yang harus memberikan kemaslahatan bagi sesamanya. Anak masih sangat membutuhkan bimbingan bagi kedua orang tuanya. Ia mempunyai jiwa yang suci dan cemerlang bila ia sejak kecil dibiasakan baik, dididik dan dilatih secara kontinyu, sehingga ia tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik pula. Sebaliknya, apabila ia dibiasakan berbuat buruk, nantinya ia terbiasa kepada perbuatan buruk pula dan menjadikan ia celaka., (Selengkapnya...) 

  

Friday the 21st. Joomla Templates Free. SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH) AMSIR PAREPARE
Copyright 2012

©