Vol. 5 No. 9 Mei 2014

Print
Category: JURNAL LITIGASI
Written by Super User

Peran Samsat Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Pemalsuan Surat-Surat Kendaraan Bermotor (Muhamamd Fadli Faisal Rasyid)

Pada saat ini kejahatan semakin beragan dan terus berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Bukan saja pada masyarakat yang sudah maju, namun juga terdapat pada masyarakat yang sedang berkembang. Salah satu bentuk kejahatan adalah kejahatan curanmor. Pada saat ini kejahatan sudah tertata rapi dan juga mempunyai jaringan yang terorganisir. Dengan semakin terorganisirnya kejahatan curanmor, maka tidak hanya terbatas sampai pencurian kendaraan bermotornya saja melainkan sampai pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor (Selengkapnya...) 


Kepastian Hukum Kedudukan Tenaga Honorer Dalam Sistem Kepegawaian (Djamain Mana)

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati diberi wewenang baik secara terikat maupun wewenang bebas untuk mengambil keputusan-keputusan untuk melakukan pelayanan umum, wewenang terikat artinya segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan aturan dasar, sedangkan wewenang bebas artinya pemerintah secara bebas menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan karena aturan dasarnya memberi kebebasan kepada penerima wewenang. (Selengkapnya...) 

 

Analisis Hukum Terhadap Peranan Lembaga Adat Lembang dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Tongkonan di Kabupaten Toraja Utara (Ayun Sri Damayanti)

Di Kabupaten Toraja Utara, terdapat kelompok kesatuan masyarakat hukum yang memiliki nilai-nilai sosial budaya berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat.  Salah satu lembaga masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa (kalau di Toraja Utara pemerintahan Lembang) yang tumbuh dan berkembang sejak dahulu di Kabupaten Toraja Utara adalah Lembaga Adat Lembang. Salah satu fungsi lembaga adat lembang, adalah menyelesaikan sengketa tanah yang timbul dalam masyarakat, baik sengketa dalam kelompok masyarakat pada umumnya, maupun dalam kelompok  masyarakat Tongkonan. Kelompok masyarakat Tongkonan adalah salah satu masyarakat rumpun keluarga dalam satu Tongkonan (Selengkapnya...) 


Studi  Kasus Terhadap Putusan Hakim Yang Menyatakan Gugatan Tidak  Dapat Diterima (Suprapto)

Interaksi sosial sesama manusia adakalanya menyebabkan konflik diantara mereka, dan di satu pihak harus mempertahankan haknya dari pihak lain. Oleh karena itu, upaya kearah tersebut haruslah sesuai dengan hukum yang berlaku agar ketentraman haruslah sesuai dengan hukum yang berlaku agar ketentraman dalam masyarakat tidak terganggu karenanya. Tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan sehari-hari seringkali timbul perselisihan yang menyangkut tentang hak, di satu pihak orang tersebut menganggap haknya diambil oleh orang lain hak itu tetap dipertahankan karena dianggap miliknya. Dengan adanya hal semacam itu tentunya pihak yang merasa haknya diambil itu tidak tinggal  diam, bagaimana orang tersebut berupaya mendapatkan haknya itu kembali. Upaya-upaya yang dimaksud adalah dengan jalan menggugat ke Pengadilan Negeri untuk dimintakan penyelesaian lewat hakim (Selengkapnya...) 

 


Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana di Bidang Medis (Muhamamd Darwis)

Perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia di bidang kesehatan terlihat jelas masih sangat kurang. Satu demi satu terdapat beberapa contoh kasus yang terjadi terhadap seorang pasien yang tidak mendapatkan pelayanan semestinya dan kadang-kadang akan berakhir dengan kematian. Berlakunya Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, memberi peluang bagi pengguna jasa atau barang untuk mengajukan gugatan/tuntutan hukum terhadap pelaku usaha apabila terjadi konflik antara pelanggan dengan pelaku usaha yang menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa/barang, baik kerugian harta benda atau cedera atau bisa juga kematian.(Selengkapnya...) 

 


Perlindungan Hukum Debitur dalam Pemberian Kartu Kredit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kota Parepare (Muhamamd Sabir Rahman)

Perbankan merupakan salah sektor yang mempunyai peranan penting di berbagai bidang,antara lain dalam kegiatan masyarakat khususnya di bidang financial dan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pribadi seseorang. Dimana semuanya itu terpenuhi lewat jasa-jasa perbankan yang dilakukan oleh pihak bank menurut ketentuan Undang - Undang No.7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan harus sesuai dengan ketentuan yang ada yaitu berdasarkan pada jenis banknya. Salah satu jasa yang dilakukan oleh pihak bank adalah transfer atau pemindahan uang. Saat ini perbankan Indonesia telah mengembangkan perbankan elektronik yaitu segala macam  transfer dan pemprosesan data dengan menggunakan system dan peralatan elektronik meliputi transaksi intern dan ekstern suatu bank. Kegiatan transfer dana dengan menggunakan system dan peralatan elektronik tersebut dikenal dengan  istilah Electronic Funds Transfer (EFT). Sistem dan peralatan elektronik yang digunakan dalam transfer dana tersebut berupa telepon, computer, pita magnetis, dan lainnya. (Selengkapnya...) 

 


Tinjauan Hukum Terhadap Kelalaian Mengendarai Sepeda Motor Yang Dilakukan Oleh Anak (Kairuddin Karim)

Anak   merupakan  salah  satu  kelompok  masyarakat  yang sangat rentan dan mudah terpengaruh oleh hal-hal baru yang menarik baginya.  Anak  belum  bisa  memilah  mana  yang  baik  dan  mana  yang buruk, apalagi anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan masih mencari jati dirinya. Apabila hal demikian disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab maka, rusak pula lah moral anak tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan suatu peraturan hukum yang tegas dan mampu mengatasi setiap permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia, khususnya masalah tindak pidana yang pelakunya adalah seorang anak nakal. Anak yang melakukan suatu tindak pidana bukanlah tidak dapat dihukum, namun sebisa mungkin hukuman yang diberikan tidaklah berat. Negara Indonesia menjamin suatu prinsip pokok penerapan hukum terhadap anak, yakni tidak adanya  diskriminasi dalam bentuk apapun, didasarkan pada kepentingan yang terbaik bagi anak, memberikan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak, sesuai dengan Konvensi Hak-hak Anak. Hal tersebut diperkuat lagi oleh, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa: (Selengkapnya...) 

 


Tingkat Kesadaran Hukum Tentang Perceraian Bagi Isteri (Saharuddin)

Perkawinan merupakan hal yang sakral dan diagungkan oleh keluarga yang melaksanakannya. Perkawinan merupakan perpaduan instink manusiawi antara laki-laki dan perempuan di mana bukan sekedar memenuhi kebutuhan jasmani, lebih tegasnya perkawinan adalah suatu perkataan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara diridhoi oleh Allah SWT. Kehidupan berkeluarga tidak selalu harmonis yang diangankan, pada kehidupan kenyataan. Bahwa memelihara, kelestarian dan keseimbangan hidup bersama suami isteri bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan. Bahkan banyak di dalam hal kasih sayang dan kehidupan harmonis antara suami isteri itu tidak dapat diwujudkan. Kadangkala (Selengkapnya...) 

Tuesday the 17th. Joomla Templates Free. SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM (STIH) AMSIR PAREPARE
Copyright 2012

©